Demokrasi Kaum Penjahat

Posted by mharunalrasyid Polhukam Thursday, December 3rd, 2009   1,375 views  Print Artikel Ini

Salah satu tema penting yang berkembang dalam kehidupan sosial-politik dewasa ini adalah demokrasi. Pada prinsipnya demokrasi  merupakan suatu ruang politik bagi rakyat, sehingga dapat ambil bagian secara produktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

 Sekarang keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia tengah tumbuh dengan suburnya. Ditandai dengan pemilihan kepala daerah, anggota  lembaga perwakilan  dan pemilihan Presiden secara langsung. Sebagian besar pengamat dan pakar politik mengistilahkan sistem pemilu sekarang dengan label  ”liberalisasi politik”. Libelarisasi politik ditandai dengan akumulasi kapital untuk meraih dukungan suara dari rakyat, dan celakanya akumlasi kapital ini digunakan tanpa mengindahkan substansi moralitas dan etika.

 Konsep semacam ini sebenarnya sangat beresiko menimbulkan apa yang disebut oleh Terry Karl dengan ‘kekeliruan elektoral’. Konsep demokrasi yang cacat ini mengistimewakan pemilu di atas dimensi- dimensi lain, dan mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan, misalnya terpinggirkannya hak-hak sebagian masyarakat untuk dapat ikut memilih dan menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali rakyat.

 Artinya, tidak mustahil dengan Pemilu yang demokratis pun akan lahir apa yang diistilahkan Olle Tornquist (1999) sebagai ‘demokrasi kaum penjahat’, yaitu orang-orang yang terpilih lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sistem pemilu tidak serta merta melahirkan apa yang disebut ”the only game in town”, bukan saja bagi para politisi, tetapi juga bagi rakyat.

 Ancaman munculnya ‘demokrasi kaum penjahat’ merupakan hal yang cukup serius. Karena benih-benih ‘demokrasi kaum penjahat’ di Indonesia telah ditanamkan secara dalam terutama dalam masa pemerintahan orde baru dan kemudian dilanjutkan di era reformasi. Lihat saja, bagaimana isu-isu yamg muncul di ranah publik memperlihatkan dengan gamblang adanya kepentingan kelompok tertentu.

 Reformasi yang dihasilkan melalui perjuangan yang panjang dan berdarah oleh mahasiswa, tidak serta merta  mengarah ke perbaikan yang signifikan. Walaupun diakui bahwa ada perubahan besar yaitu perubahan dari rezim otoriter ke era penuh keterbukaan, dan banyak hasil positif lain. Namun begitu, perubahan-perubahan itu tidak banyak membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat. Perilaku koruptif masih belum dapat dihilangkan, bahkan ada kecenderungan setelah 10 tahun reformasi justeru semakin merajalela.

Reformasi hanya menghasilkan perubahan nama dan sistem, namun gagal dalam melahirkan perilaku politik yang reformis. Ada kecenderungan, elit-elit baru justeru larut dan beradaptasi dengan sistem yang korup dalam menguasai aset-aset negara. Sementara itu, hampir tidak ada satu pun elit yang reformis berhasil memegang posisi-posisi kunci untuk berani melakukan perubahan. Wal hasil, pemilu yang dibiayai oleh uang rakyat sampai trilyunan rupiah hanya menghasilkan kekuatan politik baru yang pragmatis.

 Kondisi inilah yang kemudian menyuburkan benih  ”demokrasi kaum penjahat”. Politik tidak lagi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun yang paling utama adalah kesejahteraan kelompok sebagian elit tertentu. Politik yang demokratis hanya mungkin bisa tercipta secara wajar dan benar, bila rakyat berada dalam kesadaran politik yang mandiri (tidak terhegomoni) dan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi aspirasinya. Kapan itu bisa diwujudkan ? Wallahualam….

Posted by mharunalrasyid on Dec 3 2009. Filed under Polhukam. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry