Keberadaan Kota Mandiri, Benarkah Mengurangi Peran Pemerintah ?

Posted by mugirahayu Bekasi-Ku Tuesday, March 20th, 2012   45 views  Print Artikel Ini

Menggelitik rasa ingin tahu saya tentang kota mandiri yang ditanyakan panelis pada saat Debat Kandidat Calon Bupati dan wakilnya di Metro TV Rabu, 7 Maret 2012 kemarin. Pertanyaannya adalah : kebijakan kota mandiri yang terus bermunculan di kabupaten Bekasi akankah dilanjutkan dan di manakah peran pemerintah jika keberadaanya tetap diadakan ? Saya penasaran, kenapa ya para kandidat tidak mampu menjawab dengan tegas dan menggigit?

Kota mandiri (township) sendiri adalah kota yang mampu menyediakan fasilitas lengkap, sehingga para penghuninya tidak perlu ke luar kompleks perumahan untuk mendapatkan segalanya.

Menurut pengamat property, Ali Tranghada, sebuah kawasan bisa disebut sebagai kota mandiri apabila 60 persen penghuninya melakukan aktivitas di kawasan tersbeut. Konsep township ini pertama kali dikembangkan Sinar Mas dengan BSD (Bumi Serpong Damai)nya. Fasilitas yang diberikan BSD dalam area perumahan pada saat itu adalah kompleks perkantoran, sarana bermain, sampai sarana belanja. Pengembang Lippo di kawasan Karawaci Tangerang memberikan huniannya kawasan industry, sementara itu Ancol menawarkan tambahan tempat wisata.

Kemandirian kota-kota ini di satu sisi memang menguntungkan, karena bisa berbagi beban dengan kota besar seperti Jakarta, misalnya dalam hal berbagi pekerjaan. Seharusnya pula keberadaan township ini membantu mengurangi kemacetan di wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kabupaten Bekasi sendiri ada kota mandiri Deltamas dan Grandwisata yang juga menawarkan konsep bekerja, tinggal, dan memiliki factor penggerak ekonomi di area pemukiman tersebut. Deltamas menambahkan fasilitas pusat pemerintahan kabupaten Bekasi. Grand Wisata malah memberikan akses tol yang sangat mudah.

Sementara itu pengembang-pengembang lainnya mulai menggeliat mengikuti kesuksesan Deltamas dan Grandwisata ini. Sebut saja ada Permata Metropolitan yang sudah melengkapinya dengan fasilitas pendidikan, mall, ruko, hotel dan kolam renang. Lantas, mengacu kembali kepada pertanyaan panelis untuk calon Bupati tentang kota mandiri ini, benarkah pemerintah tidak lagi mempunyai peran dalam pembangunan?

Menurut saya, tidak mungkin pemerintah tak lagi mempunyai pekerjaan karena tanggung jawabnya meliputi banyak wilayah yang tersebar di seantero kabupaten Bekasi. Pekerjaan pemerintahpun tidak hanya memberikan tandatangan pada proposal-proposal yang disebutkan oleh seorang kandidat, namun adanya kota mandiri seharusnya memberikan peluang dan waktu lebih banyak bagi pemerintah memberdayakan wilayah lainnya.

Kota mandiri sendiri harus tetap dikontrol agar pengembangannya tidak melanggar tata kota yang sudah dibuat pemerintah. Kota mandiri harus dipantau agar tetap memiliki ruang hijau dan masterplan ramah lingkungan. Jangan sampai pengembang hanya memikirkan keuntungan dengan membuka ruko atau mall dan mengorbankan ruang hijau tersebut.